Rubric


http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/berita/large/default.jpg

“Putusan MK Memberi Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Korupsi”

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” berdampak positif bagi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi karena memberikan Kepastian Hukum bagi Para Tersangka perkara ini, karena dalam prakteknya seringkali Penyidik (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) telah menetapkan adanya Tersangka Perkara Tipikor berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, sebelum adanya Hasil Audit Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP                       

Penetapan Tersangka sebelum adanya Hasil Audit Kerugian Negara membuat pihak Auditor berada dalam posisi dilematis, jika Auditor menyatakan Tidak Ada Kerugian Negara maka Tersangka akan Bebas dan hubungan kelembagaan antara pihak Auditor dengan Lembaga Penyidik menjadi terganggu, bahkan patut diduga adanya Rasa Ewuh Pakewuh dalam kondisi yang demikian. Sehingga seringkali pihak Auditor memaksakan adanya Unsur Kerugian Negara dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang demikian. Hal ini tentunya akan merugikan aspek Hak Azasi Manusia dari pihak yang dijadikan Tersangka.                       

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 membuat pihak Penyidik (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) bertindak profesional dengan meminta pihak Auditor untuk menghitung terlebih dahulu adanya Unsur Kerugian Negara, sebelum menetapkan Seseorang menjadi Tersangka.     

– RM. Tito Hananta Kusuma, S.H., MM